Sistem Pemerintahan Jepang

Sistem Pemerintahan Jepang

Sistem Pemerintahan Jepang Saat Ini

Sistem Pemerintahan Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional dimana kekuasaan Kaisar Jepang sangat dibatasi. Kaisar di Jepang hanya sebagai kepala negara seremonial dan diatur dalam konstitusi sebagai “simbol negara dan pemersatu rakyat”. Sedangkan kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.

DIET atau Parlemen

Parlemen nasional Jepang dikenal dengan istilah DIET adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara dan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris yaitu Majelis Rendah (shûgi in) dan majelis Tinggi (sangi in). Majelis rendah terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap empat tahun sekali atau setelah mejelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan enam tahun dan dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilihan untuk anggota Majelis Tinggi dilakukan setiap tiga tahun. Dengan kata lain setiap tiga tahun sekali setengah anggota Majelis Tinggi diganti. Jadi penggantian anggota Majelis tidak sekaligus tetapi setengah-setengah. Adapun kabinetnya beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah.

Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon Perdana Menteri maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada kenyataanya Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangakat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.

Dalam menjalankan kekuasaan eksekutifnya kabinet bertanggung-jawab terhadap DIET. Sedangkan tugas dari DIET itu sendiri adalah:

  • Membuat undang-undang.
  • Memutuskan budget pemerintah.
  • Memilih Perdana Menteri di antara anggota DIET.

Di dalam parlemen Jepang terdapat tiga macam sidang parlemen yaitu sidang biasa, sidang luar biasa dan sidang istimewa. Sidang biasa dilakukan sekali dalam setahun dari bulan Desember selama 150 hari dan hal-hal yang dibahas antara lain rancangan undang-undang dan kebijakan fiskal atau anggaran negara. Untuk sidang luar biasa diselenggarakan setelah pemilu atau hal-hal yang mendesak. Sedangkan sidang istimewa diselenggarakan untuk memilih Perdana Menteri.

Kabinet atau Eksekutif

Badan eksekutif terdiri dari para menteri yang menjalankan keputusan parlemen dan bertanggung jawab terhadap Perdana Menteri.

Fungsi kabinet adalah:

  • Menjalankan undang-undang dan urusan negara.
  • Menyiapkan proposal anggaran dan menyerahkannya ke DIET.
  • Mencalonkan hakim (ketua dan anggota Mahkamah Agung).
  • Menangani masalah-masalah diplomatik dan perjanjian internasional.
  • Menetapkan undang-undang dan institusi.

Jepang memiliki 11 kementrian dan 32 departemen yang bekerja di bawah kementrian.

Menteri-menteri yang ada di Jepang diantaranya:

  • Menteri Komunikasi dan Urusan dalam Negeri (sômushô)
  • Menteri Peradilan (hômushô)
  • Menteri Luar Negeri (gaimushô)
  • Menteri Keuangan (zaimushô)
  • Menteri Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (monbukagakushô)
  • Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan (kôseirôdôshô)
  • Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (nôrinsuisanshô)
  • Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (keizai sangyôshô)
  • Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (kokudokôtsûshô)
  • Menteri Lingkungan Hidup (kankyôshô)
  • Menteri Pertahanan (bôeishô)

Badab Yudikatif

Untuk kekuasaan yudikatif di Jepang berada di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh kabinet. Pengadilan menyelesaikan sengketa berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang melindungi kebebasan dan hak pribadi.

Di Jepang terdapat tiga sistem persidangan dalam kepentingan menjamin keadilan maksimum. Dalam pengadilan sumir masalah yang disidangkan adalah masalah kejahatan ringan seperti mencuri uang dalam jumlah kecil, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Sedangkan untuk pengadilan keluarga yang diperkarakan adalah masalah dalam rumah tangga dan kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Mulai pada tahun 2009 Jepang telah mengadopsi sistem juri dan warga negara Jepang diminta untuk bertugas menjadi juri.

Fungsi dari badan peradilan adalah:

  • Mempersembahkan pengadilan yang adil berdasarkan hukum.
  • Legitasi/mengajukan perkara baik itu sengketa pidana, perdata ataupun administrasi.